Rabu, 18 Mei 2011

Skripsi Sejarah (PENGARUH REVOLUSI KEMERDEKAAN TERHADAP LAHIRNYA TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) DI ACEH (1945-1950) )


BAB I
PENDAHULUAN
1.1.           Latar Belakang Masalah
Sejak berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diterima di daerah Aceh, khususnya di Kutaraja. Para pemimpin di sana telah memikirkan dan berusaha kearah pembentukan Organisasi Pertahanan dan Keamanan Rakyat di daerah Aceh, dalam rangka mempertahankan kemerdekaan Indonesia yang baru diproklamirkan itu. Inisiatif ini pada mulanya datang dari beberapa bekas perwira Gyugun (Organisasi Pertahanan Rakyat atau tentara sukarela yang dibentuk Jepang dan kemudian dibubarkan). Adapun tokoh-tokoh Aceh bekas Gyugun yang pernah mendapat pendidikan militer Jepang di Kutaraja, antara lain Sjamaun Gaharu. Nyak Neh Rika, Usman Nyak Gade, Teuku Hamid, Bakhtiar Idham dan beberapa tokoh gyugun lainnya.
Pemberitaan mengenai menyerahnya Jepang kepada sekutu dan kabar tentang proklamasi kemerdekaan Indonesia oleh masyarakat Aceh diterima agak terlambat. Dalam kaitan ini Ibrahim Alfian (1982:67) menguraikan sebagai berikut :
Berita menyerah kalahnya jepang, baru pada tanggal 23 Agustus resmi diketahui rakyat, karena pada tanggal tersebut Atjeh Syu Tyokon (Residen aceh) memanggil para pemimpin rakyat setempat ke kediamannya (Pendopo Gubernur sekarang). Dalam pertemuan itu S. Lino secara resmi menyampaikan hal-hal yang berhubungan dengan situasi daerah Aceh, dan posisi Jepang pada waktu itu. Ia menegaskan bahwa perang telah selesai dan kepada pemimpin rakyat dianjurkan untuk bersama dengan pemerintahan Jepang menjaga keamanan di daerah Aceh.

Berdasarkan hasil pertemuan tersebut, pada tanggal 25 Agustus 1945 Tyokan S. Lino mengeluarkan sebuah maklumat yang ditujukan kepada selurug rakyat Aceh, yang menyatakan bahwa peperangan Asia Timur Raya telah berakhir dan kemarahan Dai Nippon telah bersedia melangsungkan perdamaian dengan sekutu. Pada tanggal 27 Agustus 1946 pesawat tempur sekutu menjatuhkan surat selebaran di Kutaraja dan di kota-kota lain di Aceh. Selebaran tersebut ditujukan kepada penduduk Indonesia, dengan menyatakan bahwa perang telah selesai. Jepang telah mengaku tunduk dan tidak dengan perjanjian, dan ditutup dengan hiduplah Seri Ratu, Hiduplah Indonesia (Rusdi Sufi, (1997 : 67).
Sebenarnya berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia terlambat diterima di Aceh karena Mr. T.M. Hasan dan DR. Amir pulang dari Jakarta sebagai utusan dari Sumatra Utara yang duduk dalam Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) terlambat tiba di Sumatra. Hal ini disebabkan karena sarana perhubungan, baik sarana transformasi maupun sarana telekomunikasi pada waktu itu masih dikuasai oleh tentara Jepang.
Setelah berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia diketahui Aceh, maka para pemuda yang berasal dari Gyugun Heiho dan Tokubetsu membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang kemudian berubah nama beberapa kali yaitu; BKR (Badan Keamana Rakyat), TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dan akhirnya TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang masih ada sampai sekarang.
Setelah tersiarnya berita proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia ke daerah Aceh, maka pemuda-pemuda yang ada di Aceh turut bertanggung jawab mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan. Para bekas tentara yang pernah mendapat latihan kemiliteran Jepang, membentuk suatu delegasi yang terdiri dari T. Hamid Sjamaun Gaharu dan Said Ali untuk berkonsultsi dengan T. Njak Arief selaku Residen Aceh yang telah diangkat pemerintah pusat untuk membentuk Tentara Seluruh Aceh.
Pada awal kemerdekaan Republik Indonesia, Aceh merupakan salah satu keresidenan dalam Provinsi di Sumatra. Residen yang pertama Teuku Nyak Arief, menjalankan pemerintahan bersama Komite Nasional Daerah pimpinan Tuanku Mahmoed. Dalam menjalankan tugasnya memang sangat berat menjalankan roda pemerintahan di tengah berkecamukannya revolusi kemerdekaan menyebabkan kondisi politik dan keamanan tidak kondusif karena masih adanya provokasi musuh. Jepang masih bersikap seperti biasa, tidak mau beranjak dari kantor-kantor yang selama ini ditempatinya. Alasannya, mereka menanti sekutu, pihak yang berhak untuk mengambil alih kedudukan mereka, keadaan tersebut dapat diatasi dengan kekerasan. Dengan pimpinan Teuku Nyak Arief, kantor pusat pemerintah daerah yang disebut Atjeh Syu Seityo Gunseibu dapat diambil alih, sengleta terjadi, tetapi tidak sampai terjadi pertumpahan darah.
Dalam konsultasi ini T. Nyak Arief setuju supaya bekas Gyugun dan Heiho dan Tokubestu dan lain-lainnya berkumpul dalam sebuah organisasi demi mempertahankan kemerdekaan yang telah diproklamirkan itu. Sesuai dengan persetujuan tadi maka pada tanggal 27 Agustus 1945 dibetuklah sebuah organisasi yang diberi nama dengan Api (Angkatan pemuda Indonesia) dan pada hakekatnya adalah Angkatan Perang Indonesia untuk seluruh Aceh bermarkas di Kutaraja dan sebagai ketua Sjamaun Gaharu (Komandan). T. Hamid Azwar sebagai kepala staf beserta Wakil Markas daerah di daerah-daerah seluruh Aceh.
Mengenai persiapan dan lain-lain pada mulanya belum dimiliki oleh API, maka untuk keperluan ini perlu dipersiapkan suatu rencana operasi khusus supaya senjata Jepang jatuh ke tangan API. Dengan peristiwa demi peristiwa terus berlangsung di Aceh sampai kepada perlawanan menghadapi Jepang, perlawanan menghadapi Belanda di Medan Area dan terus kepada penyerahan kedaulatan Indonesia secara resmi. Dimana rakyat Aceh tergabung dalam Angkatan Pemuda Indonesia banyak berjasa dalam mempertahankan revolusi 1945.
Berdasarkan uraian di atas, maka adapun yang menjadi permasalahan disini adalah sebagai berikut :
1.      Bagaimana proses terbentuknya Tentara Nasional Indonesia di Aceh
2.      Sejauhmana kontribusi Tentara Nasional Indonesia di Aceh pada masa revolusi kemerdekaan.
3.      Apa saja dampak positif revolusi kemerdekaan terhadap pembentukan TNI di Aceh.
1.2.           Alasan Pemilihan Judul
Dalam penulisan ini adapun yang menjadi alasan bagi penulis memilih judul di atas yaitu :
1.      Penulis ingin mengetahui bagaimana proses lahirnya TNI di Aceh.
2.      Penulis ingin mengetahui kaitan antara revolusi kemerdekaan dengan lahirnya TNI.
1.3.           Tujuan Penelitian
1.      Ingin mengetahui mengetahui proses terbentuknya Tentara Nasional Indonesia di Aceh.
2.      Ingin mengungkapkan kontribusi Tentara Nasional Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan di Aceh.
3.      Ingin mengetahui dampak positif revolusi kemerdekaan terhadap pembentukan TNI di Aceh.
1.4.           Anggapan Dasar
Anggapan Dasar merupakan rumusan teroris yang dijadikan landasan dalam penelitian ilmiah, di mana keberadaannya tidak perlu diverifikasikan secara empiris. Hal ini sesuai dengan pendapat Suharsimi Arikunto (1993 : 55) bahwa : “Anggapan dasar merupakan titik tolak pemikiran yang kebenarannya diterima oleh penyelidik”. Adapun yang menjadi anggapan dasar dalam pembahasan adalah :
1.      Pembentukan barisan kelasykaran merupakan cikal bakal dari pembentukan TNI di Aceh.
2.      TNI mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempertahankan kedaulatan RI pada masa revolusi kemerdekaan di Aceh 1945 – 1950.
1.5.           Hipotesa
Hipotesa menurut John W. Best (1982:62) adalah “jawaban sementara terhadap permasalahan yang dipertanyakan”. Adapun yang menjadi hipotesa dalam pembahasan, sebagai berikut :
1.      Kuatnya posisi Aceh sebagai daerah modal pada masa revolusi kemerdekaan karena sejak awal kemerdekaan telah terbentuk TNI di Aceh.
2.      TNI yang terbentuk di Aceh pada masa revolusi kemerdekaan memiliki pengetahuan yang memadai dalam bidang kemiliteran karena mereka merupakan bekas barisan kelasykaran.
1.6.           Metode Penelitian
Dalam penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode sejarah (Notosusanto, 1978:11), yaitu heuristic, kritik dan interprestasi serta pengkisahan. Yang dimaksud dengan heuristic adalah pengumpulan dan pencarian sumber sejarah atau dokumen, dan isinya yang kemudian dikaji agar dapat dipercaya kebenarannya. Seleksi terhadap sumber tadi dilakukan dengan cara kritik intern maupun kritik ekstern, guna melahirkan suatu penulisan yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah, atau apa yang dikenal dengan sejarah analitis kritis.
Setelah diadakan kritik terhadap sumber maka perlu pemahaman tentang dasar dengan membuat interpretasu, dan dilanjutkan dengan penyusunan atau pengkisahan. Untuk mengkaji masalah dalam skripsi ini, penulis melakukan teknik pendekatan melalui Library Research (Penelitian Kepustakaan), suatu penelitian yang dilakukan dengan penelaahan sumber tertulis terutama buku-buku yang berkaitan dengan kajian skripsi ini.
1.7.           Sistematika Penulisan
Skripsi ini disusun dalam empat pembahasan dengan sistematika sebagai berikut :
Bab I, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, alasan pemilihan judul, tujuan penelitian, anggapan dasar, hipotesa, metode penellitian serta sistematika penulisan.
Bab II, Membahas proses terbentuknya Tentara Nasional Indonesia di Aceh. Pembahasannya meliputi : dampak kekalahan Jepang terhadap konsolidasi kelasykaran, tanggapan Aceh terhadap kemerdekaan RI, terbentuknya Tentara Nasional Indonesia di Aceh.
Bab III. Kiprah Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada masa revolusi kemerdekaan RI. Pembahasannya meliputi : Peran TNI dalam perebutan senjata Jepang, peran dan tanggung jawab TNI serta peran TNI dalam menghadapi agresi militer Belanda.
Bab IV. Penutup yang berisikan kesimpulan dan saran-saran.
 
                                                       
BAB II
PROSES TERBENTUKNYA TENTARA
NASIONAL INDONESIA DI ACEH

2.1.           Pengaruh Kekalahan Jepang Terhadap Konsolidasi Kelasykaran
Tepatnya tanggal 6 Agustus 1945 dengan tidak disangka-sangka negeri Jepang menjadi sasaran dijatuhkannya bom atom yang pertama oleh Amerika Serikat di Kota Hirosyma. Panglima Angkatan Perang Jepang untuk Asia Tenggara yang berkedudukan di Saigon Jenderal Terauchi, yakni bahwa Jepang sedang menderita kekalahan. Jenderal Terauchi mengeluarkan pernyataan bahwa Indonesia akan merdeka sebagai anggota dari kemakmuran bersama Asia Timur  Raya. Ia memanggil Bung Karno, Bung hatta dan Dr. Radjiman Widiyadininggrat datang ke Saigon pada tanggal 8 Agustus 1945 untuk menerima petunjuk tentang penyelenggaraan kemerdekaan (Susanto Tirtoprodjo, 1976:1).
Selanjtnya tanggal 9  Agustus 1945, sekutu kembali menjatuhkan bom atom yang kedua atas kota Nagasaki, sehingga pada tanggal; 15 Agustus 1945 Jepang menyerah kalah tanpa syarat kepada sekutu, maka bangsa Indonesia dalam waktu yang sangat relative singkat telah dapat menyusun kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan ini ternyata mendapat tantangan lagi, baik dari Jepang maupun sekutu. Akibat sikap penjajah ini, maka banyak terjadi pertempuran antara barisan-barisan kelasykaran di berbagai daerah dengan tujuan melucuti dan merebut senjata dari tangan penjajah. Dalam masalah itu Aceh, juga telah melakukan bermacam-macam cara dan motivasi dalam upaya perjuanmgan mempertahankan kemerdekaan Indonesia.
Sejak tahun 1942 rakyat Aceh telah berperan aktif dalam memperjuangkan kemerdekaan 1945-1950 dengan berbagai pembinaan mental masyarakat daerah Aceh, baik melalui tablik, kepanduan yang diikut serta dalam mengusir tentara Belanda yang menjajah Indonesia. Pada masa kekuasaan penjajahan Jepang dalam menguasai daerah-daerah di kepulauan Indonesia yang termasuk daerah Aceh dalam rangkau Dai Toa Senso (1942-1945).
Keterlibatan pemuda pelajar dalam badan kelasykaran yang dilatih oleh Jepang, bukanlah tidak memiliki suatu motivasi, tapi merupakan suatu menifestasi dari hasratnya untuk melakukan suatu perjuangan dalam membebaskan bangsa dan tanah air dari berbagai macam penindasan dan penjajahan. Penindasan dan kekejaman tentara penjajah (Belanda) mengakibatkan suatu kehidupan mereka yang diwarnai oleh kekurangan dalam segala hal. Akibat penindasan dan pengekangan itulah kalangan terpelajar menyadati betapa besar arti kebebasan, arti kemerdekaan bagi suatu bangsa, bagi tanah air yang tercinta. Hal ini sebagaimana diungkapkan oleh M. Djannah Zamzami (1983:3) bahwa : “Keterlibatan para pelajar dalam Gyugun dapat diikuti dalam sebuah kisah yang diawali dengan kedatangan Tsunoda Chui atau Letnan Satu Tsunoda di sebuah sekolah rakyat “Pante Perak” di daerah Blang Pidie Aceh Besar”.
Senjata Jepang yang digunakan untuk sukarelawab dalam latihan untuk membela tanah air sangat besar artinya dalam mempertebal kecintaan kepada anggotanyaterhadap tanah air indonesia. Rasa cinta, persaruan, senasib, sepenanggungan, disiplin dan persiapan sebagai anggota militer juga semakin berkobar didada pelajar di daerah Aceh, juga melalui wajib latihan baris-berbaris dengan menggunakan senjata senapan kayu. Kegiatan ini dapat dikatakan sebagai kerja bakti dan system gotong royong yang disebut Kinrohoshi serta berbagai macam kegiatan lainnya. Sebagai ilustrasi dini dalam menghadapi pertempuran yang sebenarnya.
Berita proklamasi kemerdekaan Indonesia tahun 1945  sampai ke Aceh tidak luput dari ketajaman pendengar para pemuda dan pelajar, maka hal ini sudah barang tentu akan menimbulkan reaksi mereka dengan bermacam-macam perbedaannya, tetapi ini tergantung pada tingkat pengalaman dan kematangan pemikiran mereka.
Para pelajar Tyu Gakko (Tingkat SMP) Kutaraja kelas II, seperti Yahya Zamzami salah seorang siswanya pada waktu itu memiliki suatu dorongan yang keras untuk melakukan sesuatu kegiatan pada waktu mendengar Indonesia merdeka, kegembiraannya, ia memakai lanca merah putih di dadanya ketika mau berangkat ke sekolah. Tindakan itu rupanya menjadi daya tarik bagi teman-temannya sekelas, sehingga keesokan harinya semua mereka menjadi menggunakan lanca yang serupa, akhirnya mereka menjadi satu kelompok yang berasal dati satu organisasi.
Amrin Imran (1977 :3) mengatakan sebagai berikut :

Dengan proklamasi kemerdekaan bagi bangsa Indonesia yang secara politik telah merebut kekuasaan dari bangsa asing yang menjajahnya. Namun hal itu tudak berarti sama sekali bahwa perebutan kekuasaan itu telah selesai. Perebutan dengan cara fisik militer mengingat kondisi-kondisi pada waktu itu merupakan suatu problemasi yang tidak mungkin dipertahankan tanpa dengan kekuaran senjata.

Dalam sejarah perang kemerdekaan di daerah Aceh dapat dikenal beberapa peristiwa penting antara lain :
(1)         Dalam periode 1945 yang ditandai dengan pertempuran  melawan serdadu-serdadu Jepang, dalam rangka perebutan dan peluncuran senjata.
(2)         Peranan rakyat Aceh dalam front pertempuran Medan Area di akhir tahun 1946 sampai dengan Agustus 1947 (periode perang kemerdekaan).
(3)         Perang kemerdekaan yang kedua yaitu :
a.      Peranan tentara Aceh dalam front pertempuran Langkat Aria
b.      Kutaraja menjadi pusat kegiatan Pemerintah Darurat Republik Indonesia.
c.      Peranan Radio Republik Indonesia “Rimba Raya”
d.      Peranan Aceh sebagai daerah modal Republik Indonesia.
Dalam Sejarah Dua Windu Kodam I/Iskandar Muda Aceh (1972:80) dituliskan bahwa : “Pada waktu itu sebagai suatu isyarat dan pemberitahuan kepada Rakyat Aceh bahwa Indonesia telah merdeka”. Pada tanggal 29 Agustus 1945 Teuku Nyak Arief dengan memberanikan diri dan dengan cara yang menyolok, maka pada saat itupula akan dipasang Bendera Merah Putih bersegi empar, Teuku Nyak Arief mulai mengelilingi seluruh kota-kota serta melewati kantor-kantor penguasa Jepang yang berada di Kutaraja.

2.2.           Tanggapan Aceh Terhadap Kemerdekaan RI
Panitia persiapan kemerdekaan Indonesia pada tanggal 19 Agustus 1945 menetapkan, bahwa untuk sementara waktu wilayah Negara Republik Indonesia dibagi 8 (delapan) provinsi, yang masing-masing dikepalai oleh seorang Gubernur, Provinsi dimaksud adalah Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sumatra, Borneo, Sulawesi, Maluku dan Sunda Kecil. Daerah provinsi dibagi dalam keresidenan dikepalai oleh seorang residen dibantu oleh Komite Nasional Daerah. Mr. Teuku Muhammad Hasan, anggota Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia diangkan menjadi Gubernur Provinsi Sumatra.
Sejak saat itu kegiatan para pemuda bertambah besar dalam usaha menyebarluaskan berita kemerdekaan RI dan berusaha menggalang persatuan mewujudkan cita-cita seluruh bangsa Indonesia. Berbagai organisasi, badan-badan dan kelasykaran terbentuk di daerah Aceh. Organisasi dan badan kelasykaran ini umumnya digerakkan oleh kaum muda.
Di samping pemuda, para ulama sebagai salah satu golongan yang sangat berpengaruh dalam kehidupan rakyat Aceh, melihat bahwa proklamasi kemerdekaan Indonesia tidak disenangi baik oleh Jepang maupun Belanda. Mereka secara terang-terangan ingin mengembalikan kekuasaan kolonianya dengan kekuatan senjata. Oleh karena itu pada 15 Oktober 1945 Ulama Aceh mengeluarkan maklumat bersama, yang berbunyi:
Di Jawa bangsa Belanda serta kaki tangannya telah melakukan keganasannya terhadap kemerdekaan Indonesia, hingga terjadi pertempuran di beberapa tempat yang akhirnya kemenangan di pihak kita. Sungguhpun begitu mereka belum juga insaf. Segenap lapisan masyarakat yang telah bersatu padu, dengan patuh berdiri di belakang kedua pemimpin besar Soekarno – Hatta. Menurut keyakinan kami adalah perjuangan seperti ini, perjuangan suci yang disebut prang sabi. Maka percayalah wahai bangsaku, bahwa perjuangan ini adalah sambungan perjuangan dahulu di Aceh yang dipimpin oleh Teuku Chik Ditiro dan pahlawan-pahlawan kebangsaan yang lain.
Kutaraja, 15 Oktober 1945.
Atas nama Ulama Seluruh Aceh.
Tgk. Haji Hasan krueng Kale, Tgk M. Daud Beureu, Tgk. Haji Dja’far sidik Lamdjabat, Tgk, Haji Ahmad Hasballah Indrapuri (Rusdi Sufi, 1998: 69 – 70).

Maklumat bersama itu merupakan suatu fatwa bahwa perang melawan Belanda dalam mempertahankan Republik Indonesia adalah suatu keharusan dalam agama, dan dapat dinamakan prang sabi, yang kalau meninggal pada waktu melakukannya mendapat pahala syahid. Oleh karena itu maklumat tersebut sangat penting bagi rakyat Aceh, mereka tidak mau kalau hanya mati sia-sia. Tetapi mereka rela mati, kalau mati itu adalah mati syahid.
Sebagai upaya untuk lebih menyempurnakan aparat pemerintahan yang ada di daerah Aceh, Pemerintah Republik Indonesia sejak tanggal 3 Oktober 1945 dengan Surat Keputusan Gubernur Sumatra dari Negara Republik Indonesia tertanggal 3 Oktober 1945 No.1/X. telah mengangkat Teuku Nyak Arief sebagai Residen Aceh (Ibrahim Alfian, 1982:40). Setelah resmi menjadi Residen Aceh Teuku Nyak Arief terus melakukan upaya penyempurnaan kekuatan angkatan bersenjata, khusus API guna mempertahankan ancaman dari sekutu yang ingin menguasai Aceh.
Proses pembentukan API ini kemudian meluas ke seluruh daerah Aceh. Di tiap-tiap Kabupaten didirikan Wakil Markas Daerah API. Dalam perkembangan selanjutnya, API sudah berubah menjadi Barisan Keamanan Rakyat (BKR). Sesuai dengan Maklumat Pemerintah 5 oktober 1945, organisasi perjuangan di Indonesia dinamakan Tentara Keamanan Rakyat (TKR), maka API juga bertukar namanya menjadi TKR, yang dilantik oleh residen Aceh pada 12 Oktober 1945 menjadi Pasukan Resmi Negara.
Setelah staf pengurus API Daerah Aceh berhasil disusun, pada tanggal  6 Oktober 1945, jam 13.00 WIB, dikeluarkan seruan yang ditujukan  kepada  seluruh  lapisan  masyarakat agar membantu dan memberi dukungan kepada API yang lahir itu. Seruan yang mengejutkan pemerintah Jepang di Kutaraja menurut Ramadhan dan Hamid Jabbar (1995:92 – 93) berisikan :
            SERUAN TANAH AIR

Di seluruh Aceh telag berdiri Angkatan Pemuda Indonesia API.
API akan menjadi dasar Tentara Republik Indonesia.
API akan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.
API akan menjaga keamanan dan ketentraman umum.

SOKONGLAH API
Brntuklah Badan Penyokong API (BAPA) di segala pelosok.
Bapa mesti berdiri di samping API.
Kalau tidak API mungkin bergerak.
Kaum Hartawan!! Lemparlah Kerajaan tuan-tuan pada ini waktu ini untuk Indonesia Merdeka.
Kaum bangsawan !! Bangun, sadar dan tunjanglah cita-cita suci ini
Segala lapisan dan segala golongan! Korbankanlah harta, tenaga dan pikiran harta jiwa sekalipun asal untuk Kemerdekaan Indonesia.
API mempunyai puluhan pasukan dan ribuan Angkatan Pemuda di seluruh Aceh.
API menunggu B A P A.
                                   
Kutaraha, 10 Oktober 1945
Markas Daerah Angkatan Pemuda Indonesia
(M.D.A.P.I)

Dengan  lahirnya  API di daerah Aceh, maka hal itu merupakan dasar  yang  kuat untuk tumbuhnya tentara resmi Negara Republik Indonesia di sana telah mulai diletakkan. D alam proses selanjutnya API bertukar menjado TKR (Tentara Keamanan, kemudian Keselamatan Rakyat), lalu menjadi TRI (Tentara Republik Indonesia) dan akhirnya menjadi TNI (Tentara Nasional Indonesia) sesuai dengan ketentuan dari pemerintah Pusat.
Sejalan dengan lahirnya API di Aceh, lahir pula berbagai barisan kelasykaran yang dipelopori oleh pemuda seperti : (1) Ikatan Pemuda Indonesia (IPI), yang dalam perkembangan selanjutnya bernama Barisan Pemuda Indonesia (BPI),  kemudian dinamakan pula Pemuda Rakyat Indonesia (PRI),  setelah tahun 1947 diintegrasikan ke dalam Divisi Rencong dengan pimpinan umum Ali Hasjmy; (2) Barisan Mujahidin, yang dalam perkembangannya dimaksukkan ke dalam Divisi X/Tgk. Chik Ditiro, dibawah pimpinan Tgk. Paya Bakong, yang dipimpin oleh Tgk. Husin Al- Mujahid. Selain itu terdapat pula dua buah resimen tentara pelajar yaitu Tentara Pelajar Republik Indonesia (TPRI) yang dipimpin oleh Yahya Zamzami dan Resimen Tentara Pelajar dan Indonesia (TPI) yang dipimpin oleh A.K. Yakobi.

2.3.           Terbentuknya Tentara Nasional Indonesia  di Aceh
Pada saat pembentukan pasukan-pasukan bersenjata dengan kegiatannya maka dengan serangkaian usaha perjuangan perebutan alat senjata dan kekuasaan sipil dari kekuasaan Jepang dan penyusunan alat – alat kekuasaan negara yang sempurna, maka pada waktu Residen Teuku Nyak Arief memanggil  beberapa  perwira  Gyugun,  meminta  agar dengan segera dapat menyusun serta, dapat membentuk Tentara Nasional Indonesia di daerah Aceh yang terdiri dati bekas Gyugun, Tokobetsu dan mereka inilah bekas Tentara Hindia Belanda Dahulu. (Sejarah Dua Windu Kodam I/Iskandar Muda Aceh, 1972:81).
Setelah melalui pembicaraan, antara lain melalui rapat yang diadakan pada tanggal 27 Agustus 1945 di Sentral Hotel Muhammad Jam, maka terbentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API), peristiwa ini  merupakan suatu titik dari sejarah lahirnya Tentara Nasional Indonesia (TNI) pada tahun 1948, dan penyempurnaan organisasi.
Berangkat  dari  penjelasan di atas memberi kejelasan dapat dikatakan bahwa Tentara Nasional Indonesia sudah mempunyai suatu sejarah perjuangan yang panjang dan pahit yang penuh kepahlawanan. Pembentukan Tentara Nasional Indonesia di Aceh menurut T.A. Talsya (1978:9) sebagai berikut :
Ia  mulai dari APi (Angkata Pemuda Indonesia atau Angkatan Perang Indonesia), kemudian bertukar nama menjadi B. K. R. (Badan Keamanan Rakyat), T. K. R, (Tentara Keamanan Rakyat), T. K. R. (Tentara Keselamatan Rakyat), T. R. I (Tentara Republik Indonesia) dan terkhir T.N. I (Tentara Nasional Indonesia).

Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Aceh merupakan Slogorde Angkatan  Perang  yang  membuat hati rakyat Aceh menjadu bangga, karena  mempunyai  latar  belakang terjadi  sejarah perjuangan yang panjang dan pahit. Maka pada pukul 1 siang tanggal 6 Oktober 1945  keluarlah maklumat yang pertama sekali tediri dari Markas Daerah Angkatan Pemuda Indonesia, pengumuman ini disiarkan kepada seluruh khalayak ramai tentang terbentuknya organisasi tersebut. Pucuk pimpinan atau pimpinan atau disebut juga dengan “Markas Daerah” yang telah disusun  dan  yang  kemudian  dilanjtkan lagi dengan pembentukan resimen-resimen dan pembentukan wakil-wakil daerah di seluruh Aceh (T.A. Talsya, 1981:47).
Pada bulan April 1946 dari pulau Jawa telah didatangkan sejumlah besar delegasi ke daerah Aceh, di antaranya terdapat Busono Winoko, Sekretaris Pengurus Besar Ikatan Pelajar Indonesia (IPI). Dengan kedatangan  Busono Winoko selaku Menteri Penerangan Republik Indonesia, maka di daerah Aceh diadakalan  suatu pertemuan dengan Pengurus Persatian  Murid  Sekolah Menengah Kutaraja (PMSMK). Busono Winoko mmeberikan informasi mengenai perjuangan Pemuda Pejara di Jawa dan organisasi Ikatan Pelajar Indonesia (IPI). Sebagai kelanjutan dari pertemuan  tersebutm dengan diprakarsai oleh pelajar-pelajar sekolah menangah dan sekolah guru di Kutaraja, didirikanlah Ikatan Pemuda Pelajar Indonesia  daerah Aceh.
Tentara Republik Indonesia Resimen II Aceh Devisi Sumatra ini terdiri atas 4 Batalyon. Disamping itu kedudukan staf komandan di Kutaraja, juya terdapat batalyon pertama yang meliputi Aceh Besar dan Kabupaten Aceh Barat, dengan batalyon Merah  Muda Seregar, Kepala Staff  Umum Sulaiman Bardan, Kepala Tata Usaha Yasin Ali, Kepala Jawatan Siasat Alwi Nasution, Kepala Jawatan Penerangan Yusda, Kepala Jawatan Kesehatan A. Hamid Tahir, Kepala Jawatan Intenden Mukhtar dan Wakil Kepala T.M. Radhi.
Batalyon kedua meliputi daerah Kabupaten Pidie dengan komandannya A.Hamid Romie dan berkedudukan di Kota Sigli. Kepala Staf Umum usman Rusdja, Kepala Tata Usaha Rusli, Kepala Jawatan Keuangan Muhammad Jamil, Kepala Jawatan Inteden T. Gani, Kepala Persenjataan dan kendaraan Nurhasyim dan Komandan Pasukan Markas Ali Abas.
Batalyon ketiga, meliputi Kabupaten Aceh Utara dan Aceh Timur, sebagai Komandan Batalyon Abdullah yang berkedudukan di Langsa. Kepala Staf M.A. Gani, Kepala Keuangan T. Hanafiah, kepan T. Hanafiah, Kepala Jawatan Keuangan Khairul David, Kepada Jawatan Inteden Nusyirwan, Sekretaris Chamril Javid dan Kepala Regu Agus Syarif, Ketua Dewan Keputrian Nurdewani, Penulis Adelina, Wakil Sekretaris Sufiah, Bendahara Busuraini.
Batalyon keempat, meliputi Kabupaten Aceh Tengah dan Komandannya Ali Hasan yang berkedudukan di Takengon, Kepala Staf Umum Samadun, Kepala Tata Usaha Matnur, Kepala Jawatan Siasat Darwanis, Kepala Staf Inteden M. Rizal, Kepala Staf Kesehatan M. Ali B. Wakil Kepala Jawatan M. Isa dan Wakil Kepala Jawatan Kesehatan Abdurrahman.
                                                       
BAB III
KIPRAH TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
 PADA MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN RI

3.1.           Peran TNI Dalam Perebutan Senjata Dari Jepang
Dalam proses perebutan senjata tersebutm langkah-langkah yang ditempuh oleh rakyat Aceh pada umumnya dan badan perjuangan/ ketentraan (API/TKR; BPI/PRI)  khususnya,  adalah pasa mula-mula dengan jalan diplomasi dan intimidasi, tetapi kalau memenuhi kegagalan, diikuti pula dengan tindakan kekerasan, yaitu dengan melakukan penyerangan  terhadap  pos-pos  konsentrasi Tentara Jepang. Cara ini, dalam garis besarnya, dapat dijelaskan sebagai berikut. Mula-mula sekelompok rakyat yang dikordinir oleh API/TKR dan atau BPI/PRI dengan bersenjatakan rencong, tombak, pedang  dan sebagainya. Turun ke kota-kota dan membayangi pos-pos tentara Jepang disana. Kadang-kadang sebelum tindakan ini dimulai, lebih dahulu telah dikeluarkan selebaran-selebaran  berisi  berbagai  ancaman, yang  ada  pada  dasarnya  seakan-akan keselamatan Jepang tidak terjamin lagi pada waktu itu, gelisah dan ketakutan.  Karenanya  mereka  segera  memanggil para pemimpin rakyat di kota  tersebut,  baik yang  duduk  pada badan pemerintahan R.I, ketentaraan,  atau kelasykaran. Dalam  pertemuan yang berlangsung utu, para pemimpin rakyat menekankan, bahwa yang diinginkan oleh rakyat adalah senjata dari Jepang dan diancam pula, sekiranya Jepang tidak memberikannya, rakyat akan menyerang. Dan memang kalau pertemuan gagal penyerangan segera dimulai, yang setelah berlangsung beberapa waktu, kadang-kadang dilanjutkan dengan kemenangan di pihak pempimpin rakyat (Ramadhan dan Hamid Jabbar, 1995:106 – 107).
Dengan cara sebagaimana disebutkan di atas, kegiatan perebutan senjata dari pihak Jepang selalu terjadi di kota-kota / tempat-tempat di mana tentara Jepang di tempatkan, di seluruh daerah Aceh. Dalam wilayah Aceh Besar, di Seulimun tanggal 25 November tentara Jepang terpaksa menyerahkan 180 pucuk senjata, akibat kepungan API bersama dengan penyerahan 3 pucuk meriam dan 3 gudang amunisi. Akibat kepungan API dan Barisan Rakyat itu, tanggal 3 Desember 1945 pasukan Jepang meninggalkan Seulimun menuju lapangan udara Blang Bintang, tempat pemusatan tentara Jepang untuk diberangkatkan ke luar daerah Aceh. Kemudian di Lhok Nga setelah terjadi pertempuran sengit tanggal 1 Desember, pihak Jepang menyerahkan 10 pucuk senjata dan pada waktu pasukan Jepang mengosongkan Lhok NGa tanggal 6 Desember 1945 untuk seterusnya menuju Blang Bintang, pihak TKR dan PRU telah berhasil menguasai sejumlah besar meriam pantai bersama dengan tujuh gudang amunisi. Sasaran berikutnya adalah Blang Bintang; penyerahan dilakukan pada tanggal 7 Desember, tetapi pihak TKR dan Barisan Rakyat (PRI) tidak berhasil menguasai berhubung kuatnya pertahanan tentara Jepang di sana. Sementara itu Tyokan (Residen) Aceh, S. Lino, berhubung adanya tekanan yang terus menerus, juga telah menyerah terimakan 600 pucuk senjata kepada pihak TKR/TNI (Ramadhan dan Hamid Jabbar, 1995:112).
Begitu juga halnya diwilayahnya lain di luar wilayah Aceh Besar, dengan taktik yang serupa TKR bersama dengan barisan rakyat selalu berhasil memperoleh senjata dari pihak Jepang. Umumnya, di Sigli (Pidie), akhir Nopember 1945, sebanyak 200 pucuk senjata, di Aceh Utara; yaitu : di Bireuen dan Lhokseumawe (tanggal 18 Nopember, masing-masing sebanyak 320 dan 300 pucuk, di Juli (20 Nopember, 6 buah Tank, 3 meriam pantai, 3 senapan mesin, 2 buah truk, 72 karabin dan 7 gudang amunisi0. Di gelanggangan Labu (22 Nopember, sebanyak 620 pucuk), dari Krueng Panjaoe (tanggal 24 Nopember, disini terjadi pertempuran sengit selama 3 hari dan berakhir dengan penyerahan 300 pucuk senjata); di Aceh Timur, terutama di Idi dan Langsa, masing-masing tanggal 9 dan 13 Desember 1945 sebanyak 220 dan 300 pucuk senjata. Selain itu juga di daerah Aceh Barat, Aceh Selatan dan Aceh Tengah wilayah Aceh Tenggara pada waktu itu termasuk dalam wilayah Aceh Tengah (Ramadhan dan Hamid Jabbar, 1995:128:129).
Semakin hari semakin bertambah banyak senjata Jepang yang berhasil direbut oleh kelasykaran/ TNI. Hal ini memberi manfaat yang sangat besar terhadap kekuatan TNI pada waktu itu. Pada upacara memperingati 6 bulan Kemerdekaan Indonesia (17 februari 1946) di Lapangan Blang Padang Kutaraja TRI telah dapat mengadakan parade dengan satu resimen pasukan lengkap dengan persenjataannya. Ini belum lagi persenjataan yang dimiliki oleh TRI dan lasykar-lasykar rakyat di daerah-daerah Kabupaten dan kewedanan di seluruh Aceh.
Rupanya aksi  perebutan dan pelucutan senjata yang dilancarkan oleh API/TNI bersama dengan barisan rakyat telah menyebabkan posisi tentara  penjajahan Jepang semakin terdesak. Tampaknya mereka tidak akan  mampu  bertahan  lebih  lama lagi di Aceh. Oleh karena tentara Jepang yang telah dikonsentrasikan di Blang Bintang, pada tanggal 15 Desember 1945 meninggalkan lapangan terbang itu menuju pelabuhan Ulee Lheue. Dalam perjalanan sampai di Kutarajaa, mereka sempat juga menyandra beberapa tokoh pimpinan TKR, seperti Sjamun Gaharu, Teuku A. Hamid Azwar, Teuku Mohd. Syah dan lain-lain, yang dibawa bersama mereka ke Ulee Lheue. Tetapi, kemudian, setelah melalui perundingan yang dilakukan oleh Tuanku Mahmud dengan para pejabat Jepang dan disusul pula dengan ulitamtum yang dikeluarkan oleh Residen Teuku Nyak Arief, para perwira TKR itu dibebaskan kembali. Pada tanggal 18 Desember 1945 tentara Jepang bersama dengan pegawai sipil pemerintahannya dengan kapal sekutu meninggalkan Ulee Lheue setelah lebih dahulu meledakkan sebagian besar kendaraan bermotornya (Ramadhan dan Hamid Jabbar, 1995:136).
Pada saat itu, tentara Jepang yang dikonsentrasikan di Langsa (Aceh Timur), tepatnya tanggal 22  Desember 1945 juga meninggalkan Aceh menuju Sumatra Timur (Medan). Tetapi kemudian Pihak sekutu memerintahkan mereka kembalu ke Aceh untuk mengambil senjata yang ditinggalkan disana, yakni senjata-senjata yang telah berhasil direbut oleh TKR dan lasykar rakyat, bukan senjata yang ditinggalkan dengan sengaja yang memang tidak ada. Ini berarti tentara Jepang harus menghadapi kembali TKR dan Lasykar rakyat yang sudah lengkap persenjataannya yang hampir seluruhnya berasal dari mereka pula, sehingga sudah dapat diperkirakan, bagaimanapun, mereka akhirnya akan menerima kegagalan, namun karena perintah itu datang dari sekutu yang telah mengalahkannya, mereka tidak bisa mengelak dan terpaksa harus melaksanakannya.
Untuk membendung tentara Jepang yang  menyerbu ke wilayah Aceh Timur itu pihak TKR  mendatangkan pasukan tambahan dari Kutaraja, Bireuen, Takengon dan Lhok Sukon, sedang pasukan TKR dan Lasykar rakyat yang  berada di bagian timur, seperti dari Idi dan lain-lain, sebagian besar di  pusatkan di  Kota Langsa. Tujuan tentara Jepang pertama-tama adalah menduduki  kembali Kota Kuala Simpang dan Langsa. Maka terjadilah pertempuran sengit di sekitar ke dua  kota  tersebut. Seperti : Kampung Durian dan Kampung Tupak (tanggal 24 Desember 1945): pada hari itu juga Kuala Simpang berhasuk diduduki dan menyusul Langsa tanggal 25 Desember setelah terjadi pertempuran di Kampung Upak dan Bukit Meutuah, tetapi pasukan Jepang itu tanggal 26 Desember terpaksa mundur kembali ke Kuala Simpang. Setelah pertempuran  berlangsung  selama  hampir satu bulan, maka pada tanggal 20 Januari 1946 pihak TNI bersama lasykar rakyat berhasil memukul mundur tentara Jepang kembali ke Medan. Dengan demikian daerah Aceh berhasildibersihkan dari tentara Jepang dan kekalahannya itu merupakan pukulan berat tidak saja bagi Jepang, tetapi juga bagi sekutu sendiri.

3.2.           Peran dan Tanggung Jawab TNI
Sebagaimana telah dikemukakan terdahulu bahwa walaupun telah ditetapkan oleh pemerintah tentang  pengesahan berdirinya Tentara Nasional Indonesia, serta membuat suatu persatuan bersenjata ke dalam Tentara Nasional Indonesia yang dikeluarkan pada tanggal 3 Juni 1947. Tetapi  berhubung  Belanda  melancarkan  agresinya  maka setelah beberapa bulan berlalu, barulah kemudian dilakukan kegiatan kea rah pembentukan Tentara Nasional Indonesia.
Sebagai upaya untuk  merealisir  penetapan pemerintah tersebut maka  dalam rangka pengyusunan Tentara Nasional  Indonesia di daeha Aceh, dalam bulan Desember 1947 Staf Gubernur Militer Daerah Aceh, Langkat dan Tanah Karo mengadakan suatu  sidang  bersama dengan Devisi  X/TRI  Komandemen Sumatra di satu pihak dan kesatuan – kesatuan lasykar bersenjata di lain pihak yaitu Deviusi- X/Tgk. Chik Ditiro, Devisi Tgk. Paya Bakong dan Devisi Hisbullah (Sejarah Dua Windu Kodam I/Iskandar Muda, 1972 : 140).
Pembentukan Tentara Nasional Indonesia merupakan wujud dari bentuk perjuangan rakyat. Disadari bahwa eksistensi TNI adalah bagian dari rakyat untuk rakyat dan tidak akan bisa dipisahkan dari rakyat. Dapat diketahui bahwa organisasi keprajuritan ini pada mulanya disusun oleh suatu badan pimpinan revolusi setempat “komite nasional” yang kemudian komite nasional akan memilih komandannya secara demokratis. Komandan-komandan setempat kemudian membentuk penilaian masing-masing, yang dilaksanakan oleh komanda bawahan sebagai pimpinan bawahan.
Berkenaan dengan peran TNI sebagai bagian dari rakyat dikemukakan oleh A.H. Nasution (1989:81) sebagai berikut :
Dengan demikian, pimpinan tentara itu sejak semula adalah pimpinan rakyat, pejuang sadar atau tidak sadar, bahwa perlawanan rakyat semesta yang berlandaskan potensi rakyat sejak lahir Angkatan Perang Republik Indonesia telah dianut dan dilaksanakan secara konsekwen.
TNI sangat besar perannya dalam masa revoluso kemerdekaan di Aceh. Sejak tahun 1947 di kutaraja pertahanan di Kraton Komplek Neusu telah dibangun rumah perwira dan markas kodim. Demikian pula yang laun seperti jalam raya  jurusan Medan, Ulee Lhue,  Krueng Raya dan Aceh barat juga dibangun, sementara latihan-latihan rutin mereka lakukan. Mereka masih  berjaga-jaga di berbagai tempat di seluruh Aceh, baik di daerah pesisir Aceh Barat maupun di pesisir Selatan (garis pertahanan Yang menghadang ke Samudera Hindia), di daerah bagian Utara dan Timur (garis pertahanan di selat Malaka dan juga sekitar laut pantai Aceh Barat). Dapat dikatakan bahwa pada waktu itu di mna-mana terdapat benteng pertahanan yang mempertautkan / menghubungkan seluruh daerah Aceh (T.A Talsya, 1980:10). Walaupun di sana-sini telah banyak terlihat hasil kegiatan dari rakyat Aceh secara khususnya, namun rakyat Aceh bersama TNI tidak pernah diam dalam hal mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia, pada umumnya.
Sebagaimana telah disebutkan di atas, bahwa dalam usaha mengintegrasikan tenaga dan kesatuan komando, pada tanggal 3 Juni 1947, pemerintah telah menetapkan penetapan Presiden Republik Indonesia, tentang pembubaran tentara, lascar-laskar, tentara-tentara dan barisan rakyat yang menggabungkannya ke dalam Tentara Nasional Indonesia (A.K. Jakobi, 1992:188).
Penetapan Presiden itu tidak dapat direalisasikan dengan cepat karena meletusnya agresi I Belanda, di samping itu masih ada factor lain yang bersifat politis dan Psikologis yang sangat sulit. Hal ini sebagaimana penjelasan M. Nur El Ibrahimy (1986:49) sebagai berikut :
Di Aceh pada waktu itu di samping TRI ada pula Divisi Tgk. Tjhik di Tiro (dahulu Barisan Mujahiddin) yang tadinya di bawah pimpinan Tgk. Muhd. Daud Beureueh sendiri sebelum menjadi Gubernur Militer. Devisi ini terbesar di antara lascar-laskar rakyat dan persenjataannya pun agak lengkap. Di samping itu, juga terdapat Divisi lainnya, sehingga sangatlah sukar mempersatukan barisan-barisan rakyat yang ideologinya kadang-kadang berlainan antara satu dengan lain. Apa lagi barisan-barisan ini agak kurang percaya kepada TRI, tentara pemerintah yang resmi, karena anggota TRI adaah bekas anggota tentara Hindia Belanda. Kemudian barisan-barisan rakyat ini masing-masing menganggap dirinya berjasa tidak mau dibubarkan dan digabungkan dengan TNI. Mereka hidup terus berdiri dengan alasan revolusi belum selesai. Mereka meragukan kemampuan TNI berjuang sendiri dengan tidak dibantu oleh lascar-laskar rakyat yang sudah ada oleh karena mereka tidak mau melepaskan senjatanya.

Berdasarkan kutipan di atas member suatu kejelasan bahwa pengintegrasian Divisi Barisan Rakyat Bersenjata ke dalam TNI di Aceh tidaklah mudah. Masing-masing kesatuan merasa memiliki hak yang sama untuk mempertahankan Negara dari serangan musuh. Bahkan adanya anggapan yang satu lebih kuat dibandingkan dengan kesatuan lainnya.
Walaupun demikian, akhirnya dengan charisma yang dimiliki oleh Tgk. Muhammad Daud Beureueh sebagai Gubernur Militer semua Barisan Rakyat Bersenjata bersedia dibubarkan dan senjatanya diserahkan kepada TNI. Para anggota divisi rakyat tersebut hanya sebagian besar kembali ke masyarakat dengan tidak meminta fasilitas apa-apa. Dengan demikia terbentuklah TNI dalam satu kesatuan yang dinamakana Divisi X pada tanggal 13 Juni 1948. Prestasi ini merupakan hasil perundingan kelima unsure lascar Rakyat yang terdiri dari Divisi Teungku Chik Ditiro, Divisi Tgk. Chik Paya Bakong, Divisi Rencong dan Divisi Hisbullah (AK. Jakobi, 1992: 189-190).
Setelah TNI menjadi suatu kesatuan yang kuat di Aceh, maka kiprahnya semakin nyata dalam mengamankan kedaulatan RI dari berbagai bentuk ancaman pada waktu itu. Di samping itu, berkenaan dengan kiprah TNI dalam masa revolusi kemerdekaan juga dijelaskan oleh Muhammad Gade Ismail (1982:37) sebagai berikut :
Setelah tahun 1948 (Oesman Adamy) masih aktif dalam ketentaraan dan pangkat Mayor. Pada waktu itu Belanda mau menyerang Aceh Via Sumut, OA memerintah komandan terdepan Mayor Hasballah Haji untuk membumi hanguskan tambang minyak Pangkalan Berandan dan juga semua penduduk diasingkan dalam beberapa jam ke Aceh Timur.

Kemudian Tentara Indonesia melalui pendidikan menyadari bahwa usaha mencerdaskan bangsa merupakan salah satu tugas suci untuk mengisi kemerdekaan. Proses pendidikan dan pengajaran harus terus dilaksanakan, meskipun Negara dalam suasana perang. Kader bangs ayang verdas akan terus berkembang, walaupun para pelajar tingkat dalam mempertahankan tanah air (terlibat dalam perang), tetapi adik-adik tingkat sekolah rendah akan tetap berada dalam pendidikan. Dalam kaitan ini tentara pelajar mengisi Dewan Keputrian Pertahanan untuk melakukan kegiatan bertugas sebagai guru sukarela.
Sebagai kegiatan terakhir yang dilakukan oleh Tentara Pelajar Resimen II, adalah melakukan kunjungan ke daerah Pulau Weh, dengan ibukotanya Sabang. Diketahui bahwa Sabang adalah satu-satunya daerah Republik Indonesia yang berada di Daerah Aceh yang diduduki oleh Tentara Belanda (NICA) pada waktu itu.
Setelelah berakhir Perang Dunia II, maka pada tahun 1949 Belanda baru mengakui terhadap kedaulatan Republik Indonesia. Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat ketika itu datang ke Sabang yaitu untuk mengambil over kekuasaan dan untuk keamanan di bawah pimpinan hNukum Sunani. Di pihak sipil datang juga yaitu Zaini Bakri (Bupati Aceh Besar) untuk mengambil over pemerintahan Sipil dan Controleur Molenoar.
Dalam menyelesaikan pelajar pejuang, pemerintah memberikan penghargaan kepada para pejuang tersebut yang di dasarkan kepada Peraturan Pemerintah No. 32 tahun 1949. Di beberapa Provinsi dan keresidenan di bentuk Rayon Kantor Urusan Demobilisasi Pelajar (KUDP), sedangkan pada Departemen PPK dibentuk juga KUDP pusat yang dipimpin ole Sri Budoyo.
Khususnya untuk menyelesaikan pelajar pejuang Sumatera yang berada di Jogyakarta dan sekitarnya oleh KUDP Rayon Jogyakarta dibentuk sebuah team screening yang diketahui oleh Moruli Silitonga dari T.P Sumatera Tengah. Dalam team ini dari Resimen II Aceh Divisi Sumatera duduk Yahya Zamzami dan Mahyuddin hasyim, sedangkan dari tentara Pelajar Islam Aceh, T.A Mahmudy. Dengan demikian berdasarkan PP. No. 32 tahun 1949, para pelajar pejuang dibarikan penghargaan sesuai dengan masa baktinya dalam perjuangan mempertahankan kemerdekaan tanah airna dari tahun 1945-1949 (M. Djannah Zamzami, 1983:10).
Berdasarkan uraian di atas, banyak sekali jasa pelajar pejuang dan TNI dalam mempertahankan kemerdekaan Republik Indonesia dari rongrongan penjajah yang masih bercokol di wilayah Republik Indonesia pada masa itu.

3.3  Peran TNI dalam menghadapi Agresi Militer Belanda.
Stabilitas politik dalam negeri merupakan kesempatan yang sangat baik bagi Belanda untuk menentukan pukulan-pukulannya terhadap kedudukan Republik Indonesia. Pada tanggal 3 Juli 1947, Kabinet Amir Syarifuddin terbentuk dan tidak lama kemudian tanggal 20 Juli 1947 Pemerintah Belanda member kuasa kepada Van Mook untuk melakukan gerakan militer apa yang mereka sebut aksi polisionil. Perintah tersebut ditindaklanjuti oleh Van Mook pada tanggal 21 Juli 1947 Belanda melancarkan agresi yang pertama.
Serangan gerak cepat Belanda dengan bantuan angkatan udara telah memberikan pengalaman dan penjelasan baru bagi TNI sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa biarpun Belanda menguasai kota-kota dan jalan raya, akan tetapi setiap Batalyon bisa bergerak kemana-mana (Nasution, 1966:107).
Presiden Sukarno dalam pidatonya pada tanggal 21 Juli 1947 menegaskan tentang bagaimana telah berusaha menghindari pertempuran, dipihak Indonesia merupakan peperangan kemerdekaan dan di pihak Belanda merupakan perang penjajahan.
Setelah perjanjian Linggarjati di tandatangani, hubungan antara RI dengan Belanda semakin buruk. Oleh pihak Belanda, perjanjian Linggarjati merupakan kesempatan bagi Belanda untuk mendatangkan tentara-tentaranya ke Indonesia setelah mereka cukup kuat, mereka beralih pada maksud semula yaitu untuk menghancurkan republic dengan kekuatan senjata, Belanda mengajukan tuntutan yang bukan-bukan seperti :
1.      Supaya dibentuk pemerintah federal sementara yang akan berkuasa d seluruh Indonesia sampai pembentukan RIS yang berarti RI ditiadakan
2.      Pembentukan gendermenie (pasukan keamanan) bersama yang juga akan masuk ke daerah Indonesia (Nugroho Notosusanto, 1981:110).

Bangsa Indonesia menolak tuntutan tersebut karena akan merugikan di pihak Indonesia sendiri, maka dengan penolakan Republik tersebut, Belanda melancarkan agresi militer yang pertama mereka terhadap ke dalam wilayah Negara republic Indonesia. Agresi Militer Belanda tersebut menimbulkan reaksi hebat dari dunia internasional. Pemerintah India dan Australia mengajukan permintaan agar masalah Indonesia segera dibicarakan dalam siding Dewan Keamanan Perserikatan PBB memerintahkan pengentian permusuhan kepada kedua belah pihak mulai tanggal 4 Agustus 1947, yang isinya antara lain :
1.      Segera menghentikan permusuhan dan tembak-menembak
2.      Menyelesaikan sengketa melalui arbitrase atau jalan-jalan damai lainnya.
Memberitahukan kepada Dewan Keamanan PBB tentang hal-hal yang menyangkut perkembangan penyelesaian sengketa itu. Kemudian presiden sukarno selaku panglima Perang Republik Indonesia mengeluarkan perintah untuk menghentkan tembak menembak kepada pihak TNI dan menghentikn permusuhan. (Nasution, 1996:112).
Pemerintah Belanda menginstruksikan kepada Van Mook pada tanggal 3 Agustus 1947 agar cease fire (gencatan senjata) mulai berlaku pada tanggal 5 Agustus 1947. Walaupun genjatan Senjata telah diberlakukan, tetapi pihak Belanda tetap melakukan pendudukan terhadap wilayah Indonesia seperti Madura dan Periangan Selatan yang masih dikuasai RI. Kendatipun adanya ancaman dari Dewan keamanan dan komisi Tiga Negara, namun Belanda terus melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap genjatan senjata, khususnya di Jawa Barat dan Madura. Dibidang Militer KTN dapat mengambil inisiatif, tetapi di bidang politik KTN hanya memberikan saran dan usul. Dengan perantara KTN kedua belah pihak sepakat untuk kembali ke meja perundingan yaitu Renville. Pada masa ini TNI sangat besar peranannya dalam membendung pergerakan-pergerakan pasukan Belanda. Sehingga badan-badan kelaskaran yang ada di Aceh hanya berjaga-jaga dari kemungkinan yang dapat timbul dari agresi tersebut.
Akibat dari kegagalan perundingan antara kedua belah pihak tersebut, menyebabkan Belanda semakin gencar menteror Bangsa Indonesia, baik dalam bidang politik mau bidang ekonomi. Disamping itu Belanda mendirikan Negara-negara boneka diluar Republik seperti Negara Indonesia timur Negara pasundan dan berbagai sepak terjang lainnya. Tujuannya adalah menjadikan republic Indonesia rerpecah belah, sehingga Negara Indonesia tidak ada lagi (A.H. Nasution, 1983:75).
Selanjutnya, Belanda mulai melancarkan agresinya yang ke II terhadap RI pada tanggal 19 Desember 1948 dengan tujuan untuk menghancurkan Republik Indonesia seluruhnya. Belanda berhasil menguasai lapangan terbang maguwo dan kemudian menduduki Yogyakarta, ibukota Republik Indonesia. Serangan belanda itu sudah diduga sebelumnya karena pada saat itu Belanda sudah siap siaga.
Ternyata TNI dalam waktu kurang lebih satu bulan sudah dapat merebut kembali Yogyakarta dan mulai memberikan pukulan-pukulan kepada pasukan Belanda. Pertama sekali yang menjadi sasaran adalah hubungan komunikasi, seperti kawat-kawat telepon diputuskan, jalan kereta api dirusak. TNI mulai menyerang kota-kota yang diduduki Belanda, serangan ini dilancarkan pada tanggal 1 Maret 1949 terhadap kota Yogyakarta yang dipimpin oleh Letkol Suharto dengan berhasil diduduki selama enam jam dengan jelas membuktikan kepada dunia, bahwa TNI yang dianggap sudah hancur, bahkan masih mampu menyerang tentara Belanda. Seperti yang dikemukakan oleh AH. Nasution (1986:159) yaitu :
Dari kota-kota sampai pelosok-pelosok rakyat bersama dengan TNI mengadakan perlawanan malah dikatakan wilayah RI bertambah luas. Bila dibandingkan dengan sesudah Renvile, gerilya di Jawa Barat, gerilya di jawa Timur, gerilya di Kalimantan Selatan, gerilya di Sumatera Timur dan lain-lain. Tentrara kita telah membentuk pemerintah RI kembali pada daerah-daerah tersebut.

Agresi militer Belanda yang ke II terhadap RI menimbulkan reaksi yang hebat, baik di dalam maupun di luar negeri di Indonesia sendiri tentu ada suara-suara yang menyetujui agresi militer Belanda tersebut terhadap RI, terutama kepala Negara bagian yang mendukung dengan sepenuhnya politik pemerintah Belanda, seperi kepala Negara bagian Sumatera Timur, Negara Kalimantan Barat, mereka menganggap bahwa agresi Belanda terhadap Republik sebagai pembebasan daerah-daerah di Sumatera dan Kalimantan yang menderita di bawah pemerintah Republik Indonesia. Karena Negara-negara ini didirikan oleh Belanda, dan segala tindakan Belanda mereka menyetujui dan mendukungnya.
Reaksi-reaksi di luar negeri terhadap agresi militer Belanda ke II yang dilancarkan terhadap RI sangat menekan pemerintah Belanda. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara tidak menyetujui sama sekali cara penyelesaian masalah politik dengan kekerasan. Perdana Menteri Indua Jawaharlal Nehru mengambil inisiatif untuk mengadakan konferensi di New Delhi pada tanggal 20 sampai dengan 23 Januari 1949 yang di hadiri oleh wakil dari Afganistan, Australia, Saudi Arabia, Birma, Ethopia, India, Irak, Mesir, Libia, Pakistan, Srilangka, Yunani, RRC, Nepal, Selandia Baru, Muangthai dan wakil Indonesia yang hadir yaitu Mr. AA. Maramis dan Sudarsono wakil tetap RI di New Delhi. (Sumarso Sumarsono, 1978:151).
Agresi militer Belanda ke II terhadap RI, segera di ketahui Dewan Keamanan PBB melalui laporan yang dikirim oleh KTN yang berada di Indonesia. Dalam laporan berisi antara lain dikatakan bahwa Pemerintah Belanda melancarkan agresi militernya terhadap RI, melanggar persetujuan Renvile dan tindakan agresi ini bukan merupakan tindakan secara mendadak melainkan telah lama dipersiapkan. KTN mengharapkan agar Dewan Keamanan segera mengambil tindakan.
Dewan keamanan PBB segera mengadakan siding dalam rangka membicarakan masalah agresi militer Belanda ke II terhadap RI, dalam siding tersebut diputuskan dan mengeluarkan resolusinya pada tanggal 28 Januari 1949. isinya antara lain :
Menganjurkan kepada pemerintah Belanda agar segera menghentikan agresi militernya. Dan menganjurkan kepada pemerintah RI untuk menghentikan perang gerilya serta menganjurkan kepada kedua pihak supaya bekerja sama dalam mengembalikan dan menjaga keamanan serta ketertiban di seluruh daerah yang bersangkutan. Menganjurkan kepada pemerintah Belanda untuk membebaskan dengan segera dan tidka bersyarat sekali tahanan-tahanan politik yang ditahan oleh Belanda Semenjak tanggal 19 Desember 1948 dalam Republik ke Jogjakarta, dan mempermudah para pemimpin RI untuk menjalankan tugasnya secara merdeka dan mengembalikan ibukota Jogjakarta ke tangan RI. (Soemarso Soemarsono, 1978:329).

Resolusi ini bagi Belanda, khususnya Dr. Beel tidak dapat diterima, karena terlalu besar tuntutan yang harus dipenuhi oleh Belanda. Maka untuk melepaskan diri dari pelaksanaan resolusi Desan Keamanan PBB tanggal 28 Januari 1949 pihak belanda mengajukan usul yang terkenal dengan nama “rencana Beel”, yang isinya yaitu belanda bulan Maret 1949 di Den Haag (negeri Belanda), dengan maksud adalah Pemerintah Belanda mengaku kedaulatan Indonesia secepat mungkin kepada Pemerintah Federal yang dianggap mewakili Indonesia.
Setelah agresi Belanda kedua ini, salah satu daerah yang belum dikuasai Belanda adalah Aceh. Sedangkan sebagian besar daerah lain di Indonesia telah dikuasai belanda dan dibentuknya negara-negara boneka, seperti negara Indonesia Timur, negara Sumatera Timur, negara Madura, Negara Pasundan, negara Sumatera Selatan, negara Jawa Timur dan lain-lain. Pembentukan negara boneka ini sebagai persiapan untuk membentuk negara federal.
Dalam upaya menghancurkan kedaulatan RI di Aceh, Belanda membujuk pemimpin-pemimpin Rakyat Aceh. Untuk mencapai tujuan tersebut Belanda melalui Wali negara Sumatera Timur Dr. Tengku Mansur mengirim surat kepada Gubernur Militer Aceh, Langkat dan Tanah karo Teungku Muhammad Daud Beureueh, namun beliau menolak dengan tegas maksud dan kegiatan Belanda tersebut.
Dengan demikian jelaslah bahwa kuatnya kesatuan TNI yang baru terbentuk di Aceh, menyebabkan Belanda tidak berani melakukan agresinya ke wilayah Aceh, sebagai salah satu wilayah dari NKRI. Hal ini ini memberi pengaruh positif terhadap Indonesia secara umum bahwa wilayah Aceh sebagai Daerah Modal bagi Republik Indonesia, yang sekaligus dapat mengangkat pamor RI di mata dunia internasional.








BAB  IV
PENUTUP
4.1.  Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan yang telah penulis uraikan dalam bab-bab sebelumnya, maka penulis menarik beberapa kesimpulan dan mengemukakan beberapa saran yang dianggap perlu.
1.      Tentara Nasional Indonesia (TNI) di Aceh, mulai tumbuh dari Angket pemuda Indonesia (API), berubah menjadi Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan berubah lagi menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia (TNI). API terbentuk tanggal 27 Agustus 1945, pada hakikatnya adalah angkatan Perang Indonesia, untuk seluruh Aceh yang bermarkas di Kutaraja, sebagai Ketua Sjamaun gaharu, (Komandan) T. Hamid Azwar, (Kepala Staf) beserta Wakil Markas Daerah (WMD) di daerah-daerah seluruh Aceh.
2.      TNI mempunyai kontribusi yang besar pada masa revolusi kemerdekaan di Aceh. Kontribusinya antara lain bersatunya badan-badan kelasykran dalam suatu wadah militer resmi, sehingga menyebabkan TNI semakin kuat. Terpilihnya anggota-anggota TNI yang lebih profensional yang direkrut dari sebagian kecil anggota badan-badan kelasykaran yang tergabung dalam TNI. Dengan kuatnya  kesatuan TNI di Aceh, sehingga mampu menjaha keutuhan dan kedaulatan negara sebagai bagian dari wilayah NKRI.
3.      Dampak positif revolusi kemerdfekaan terhadap pembentukan TNI adalah terbinanya persatuan dan kesatuan yang lebih kokoh antar pejuang di Aceh dalam suatu wadah kemiliteran yang resmi. tNi selalu bersatu dengan rakyat dalam upaya menjaga keutuhan wilayah NKRI, sebagaimana yang dilakukannya dalam menghadapi agresi militer Belanda ke dua.
4.2.           Saran – Saran
1.      Diharapkan kepada TNI agar terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai abdi bangsa dan negara. Dengan semakin meningkatnya professionalism, maka musuh negara dan bangsa yang enggan dan takut untuk mengrongrong kewibawaan negara dan bangsa.
2.      Diharapkan kepada para pembaca hendaknya dapat mengambil suri tauladan dari perjuangan TNi dalam menagakkan kedaulatan negara. Upaya ini dapat ditempuh salah satunya dengan ikut mengupayakan peningkatan persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai NKRI.





DAFTAR PUSTAKA

Anonimous. 1979/1979. Sejarah Kebangkitan Nasional Provinsi Daerah Istimewa Aceh. Banda Aceh : Pusat Pencatatam Sejarah Kebudayaan Daerah Aceh

Dua Windu Kodam 1/Iskandar Muda. 1972. Sejarah Kodam 1/Iskandar Muda. Banda Aceh.

Gaharu, Syamaun. 1969. Modal Revolusi 1945. Banda Aceh : Seksi Penerangan Dokumentasi Musyawarah Angkatan 45 Daerah Istimewa Aceh.

Hasjmy, A. 1976. Peranan Agama Islam dalam Perang Aceh dan Perjuangan Kemerdekaan Indonesia. Banda Aceh : Sinar Darussalam, No. 69

_______, 1983. Peristiwa-peristiwa penting dalam masa Revolusi Fisik. Banda Aceh : Sinar Darussalam No. 135.

Imran, Amrin. 1967. Perebutan Kekuasaan Menegakkan Reublik Indonesia (1945). Lembaga Sejarah Hankam, Jakarta.

Ismail, Muhd. Gade. 1982. Wawancara Abdullah Ali dengan Oesman Adamy. Jakarta.


PENGARUH REVOLUSI KEMERDEKAAN TERHADAP LAHIRNYA TENTARA NASIONAL
 INDONESIA (TNI) DI ACEH
 (1945-1950)

SKRIPSI
Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan
Memenuhi Syarat-syarat Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Pendidikan

Diajukan Oleh  :

Z A H I R A H

NOMOR POKOK MAHASISWA   :  06.04.1.01548
JURUSAN                                         :  ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM                                       :  PENDIDIKAN SEJARAH             


FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS SAMUDRA LANGSA
2009

PENGARUH REVOLUSI KEMERDEKAAN TERHADAP LAHIRNYA TENTARA NASIONAL
 INDONESIA (TNI) DI ACEH
(1945-1950)


OLEH  :

NAMA                         :  ZAHIRAH
NPM                              :  06.04.1.01548
JURUSAN                    :  ILMU PENGETAHUAN SOSIAL
PROGRAM STUDI     :  PENDIDIKAN SEJARAH

Disetujui Oleh :


                         Pembimbing I                                                       Pembimbing II



              Drs. Bachtiar Akob, M.Pd                                   Drs. T. Kusnafizal M.Pd



Disetujui Oleh :

                         Dekan                                                                 Ketua Jurusan / Prodi



       Drs. Bachtiar Akob, M. Pd                                             Drs. Hanafiah.T.M.M.


KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT karena dengan taufik dan hidayat-nya telah dapat mewujudkan penulisan skripsi ini yang merupakan salah satu tugas dan syarat untuk mencapai gelar sarjana pendidikan pada Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra Langsa. Selanjutnya selawat dan salam penulis anjungkan ke pangkuan junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW, beserta keluarga dan para sahabatnya yang telah membawa manusia dari alam kebodohan kea lam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.
Atas bantuan dan dorongan berbagai pihak, terutama sekali berkat adanya bimbingan, arahan dan saran-saran dari Bapak Drs. Bachtiar Akob, M.Pd dan Bapak Drs. T. Kusnafizal, M.Pd sebagai pembimbing, maka skripsi ini dapat terwujud. Penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada pembimbing yang telah banyak meluangkan waktu untuk membimbing penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
Ucapan terima kasih penulis sampaikan juga kepada Bapak Dekan, Bapak Ketua Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial, Program Studi Pendidikan Sejarah, Para Dosen beserta Asisten Dosen, serta pegawai perpustakaan dalam lingkungan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Samudra Langsa.
Ucapan terima kasih yang teristimewa penulis sampaikan kepada Ayahanda dan Ibunda, serta sanak keluarga karena dengan dorongan semangat dan do’anya, Insya Allah penulis telah dapat menyelesaikan studi pada fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Samudra Langsa. Begitu pula ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada teman-teman seperjuangan dan semua pihak yang telah memberikan sumbangsihnya dalam penulisan skripsi ini.
Sebagai manusia penulis menyadari kemungkinan skripsi ini masih terdapat kekurangannya, untuk itu dengan segala kerendahan hati penulis menerima kritikan yang bersifat konstruktif dari semua pihak demi kesempurnaannya serta untuk pengetahuan di masa mendatang.
Akhirul kalam, kepada Allah jua kita berserah diri dan semoga skripsi ini ada manfaatnya.

Langsa,  Juli 2009
Penulis

ZAHIRAH


DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR................................................................................       i
DAFTAR ISI...............................................................................................    iii
ABSTRAKSI................................................................................................     iv

BAB  I  PENDAHULUAN
1.1    Latar Belakang Masalah .........................................................      1
1.2    Alasan Pemilihan Judul...........................................................      5
1.3    Tujuan Penelitian.....................................................................      5
1.4    Anggapan Dasar........................................................................      6
1.5    Hipotesa.....................................................................................      6
1.6    Metode Penelitian....................................................................      7
1.7    Sistematika Penulisan..............................................................      8

BAB  II  PROSES TERBENTUKNYA TENTARA NASIONAL
               INDONESIA DI ACEH
2.1  Pengaruh kekalahan Jepang Terhadap Konsolidasi
       kelasykaran...............................................................................      9
2.2  Tanggapan Aceh Terhadap Kemerdekaan RI.......................    13
2.3  terbentuknya Tentara Nasional Indonesia di Aceh.............    18

BAB  III  KIPRAH TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI)
                   PADA MASA REVOLUSI KEMERDEKAAN RI
3.1  Peran TNI dalam perebutan senjata Jepang.........................    22
3.2 Peran dan Tanggung Jawab TNI.............................................    27
3.3  Peran TNI dalam menghadapi Agrsi Militer Belanda.........    33

BAB IV  PENUTUP
4.1  Kesimpulan...............................................................................    41
4.2  Saran-saran................................................................................    42

DAFTAR KEPUSTAKAAN ....................................................................    44



ABSTRAKSI
PENGARUH REVOLUSI KEMERDEKAAN TERHADAP
LAHIRNYA TENTARA NASIONAL
 INDONESIA (TNI) DI ACEH
(1945-1950)

Setelah berita proklamasi kemerdekaan republic Indonesia sampai ke Aceh para pemuda yang berasal dari Gyugun Heiho dan Tokubetsu membentuk Angkatan Pemuda Indonesia (API) yang kemudian berubah nama beberapa kali yaitu : BKR (badan keamanan Rakyat). TKR (Tentara Keamanan Rakyat) dan akhirnya TNI (Tentara Nasional Indonesia) yang masih ada sampai sekarang.
Penelitian ini bertujuan ingin mengetahui (1) proses terbentuknya Tentara Nasional Indonesia di Aceh; (2) mengungkapkan kontribusi Tentara Nasional Indonesia pada masa revolusi kemerdekaan di Aceh; dan (3) dampak positif revolusi kemerdekaan terhadap pembentukan TNI di Aceh.
Penelitian skripsi ini penulis menggunakan metode sejarah, yaitu neuristik, kritik dan interprestasi serta pengkisahan. Untuk mengkaji masalah dalam skripsi ini, penulis melakukan teknik pendekatan melalui penelitian perpustakaan, suatu penelitian yang dilakukan dengan penelaahan sumber tertulis terutama buku-buku yang berkaitan dengan kajian skripsi ini.
Hasil pembahasan menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia TNI di Aceh, mulai tumbuh dari Angkatan Pemuda Indonesia (API, berubah menjadi Badan Keamanan Rakyat (BKR) dan berubah lagi menjadi Tentara Keamanan Rakyat (TKR) dan akhirnya menjadi Tentara Nasional Indonesia TNI. Tni mempunyai kontribusi yang besar pada masa revolusi kemerdekaan di Aceh. Kontribusinya antara lain bersatunya badan-badan kelaskaran dalam terpilihnya anggota-anggota TNI yang lebih professional yang direkrut dari sebahagian kecil anggota badan-badan kelaskaran yang tergabung dalam TNI. Dampak positif revolusi kemerdekaan terhadap pembentukan TNI adalah persatuan dan kesatuan yang lebih kokoh antar pejuang di Aceh dalam suatu wadah kemiliteran yang resmi,. TNI selalu bersatu dengan rakyat dalam upaya menjaga keutuhan wilayah NKRI, sebagaimana yang dilakukannya dalam menghadapi angresi militer Belanda kedua.





Akhirnya penulis menyarankan, diharapkan kepada TNI supaya terus meningkatkan profesionalisme dalam menjalankan peran dan tanggung jawab sebagai abdi bangsa dan abdi negara dan kepada para pembaca supaya dapat mengambil suri tauladan dari perjuangan TNI dalam menegakkan kedaulatan negara.

Langsa,   Juli 2009
Penulis

Zahirah

Tidak ada komentar:

Poskan Komentar